OJK Peran Pemulihan Industri

ojk

Meski dampak dari pandemi saat ini ke indikator perekonomian dan juga kepada industri keuangan menunjukkan pemulihan, tetapi tantangan pertumbuhan di 2021 sepertinya belum menemui titik jadi lebih mudah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari hal ini dengan menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 akan berfokos kedalam Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical. Hal ini tentu saja dipengaruhi dengan tingkat penyebaran Coronavirus Disease ditahun akhir 2019.

Ekonom yang berasal dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan apresisasi. Apalagi INDEF menyoroti peraturan baru dari OJK atas peluang stimulus dan juga sistem program restrukturiasi di industri keuangan. Hal ini karena peraturan tersebut dapat membuat program stimulus perekonomian dan restrukturiasi industri keuangan mampu diperpanjang hingga 31 Maret 2022.

Langkah ini sebagai langkah positif Otoritas Jasa Keuangan untuk berperan penting dalam memastikan stabilitas di industri keuangan dan fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan baik.

Peran Dalam Mendongkrak Stabilitas Keuangan Berjangka

OJK sendiri memiliki peran yang tinggi agar kualitas stabilitas keuangan dan fungsi intermediasi perbankan menjadi membaik. Sehingga peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam pemulihan ekonomi sangatlah banyak dalam setiap sekto. Tantangan saat ini adalah bagaimana sistem Otoritas Jasa Keuangan mampu meningkakan kinerja kredit dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor keuangan digital yang terus bertumbuh.

Dari adanya perangkat kebijakan baru yang bersifat antisipatif OJK harus mampu mendorong pertumbuhan industri keuangan dalam tahun 2021 sampai kedepannya. Otoritas Jasa Keuangan harus mampu mendukung kinerja kredit, proses konsolidasi perbankan, dan sistem keuangan digital.

  1. Memperbaiki Kredit Macet

Beberapa pakar menyebutkan kinerja kredit OJK harus terus fokus pada pencegahan kredit hambat atau macet. Jenis kredit yang disebut non-performing loan/NPL dimana akan mempengaruhi arus keuangan secara masal.

POJK 48/2020 menerbitkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mampu menunjukkan fokus dengan sistem perpanjangan stimulus dan juga pembenahan program restrukturisasi. Semua itu dirancang agar potensi lonjakan NPL (kredit macet) pada 2021 dapat dicegah.

Masih terkait aspek kinerja kredit bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga harus mampu mengawal penyaluran dana terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Apalagi dana tersebut berasal dari Pemerintah kepada perbankan. Program ini, menurut pakar keuangan, harus dilakukan dengan seksama dan secara hati-hati. Terlebih yang namanya alur keuangan rentan terhadap penyimpangan penggunaan dana dari berbagai pihak maupun Pemerintah dan pihak perbankan.

  • Pengembangan Konsolidasi Perbankan

Menjaga konsolidasi perbankan, tentu adalah pekerjaan rumah yang besar. Apalagi jumlah bank di Indonesia terdiri dari 115 bank. Hal tersebut menjadi polemik yang mampu menimbulkan permasalah terkait dengan perebutan dana murah.

Bunga kredit menjadi tersendat diakibatkan cost of fund yang tetap tinggi. Otomatis OJK harus mampu memaksimalkan hal tersebut memlalui konsolidasi perbankan. Terlebih saat ini ketika bank-bank kecil membutuhkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menfasilitasi seperti dalam melakukan merger dan dapat melalu langkah akuisisi antar bank.

Jika jumlah bank di Indonesia semakin sedikit, yang harus dilakukan adalah memperbaiki proses transmisi intermediasi. Hal ini bersumber dari suku bunga acuan. Maka dari itu kondisi ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Pinjaman tersebut harus ditekan dengan bunga lebih rendah agar mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

  • Peran OJK Memperbaiki Sistem Keuangan Digital

Selama pandemi Covid-19 sampai detik ini transaksi keuangan konvensional ke arah digital mampu bergerak lebih dan mengalir cukup deras. Pergerakan tersebut mendapat perhatian dibandingkan kondisi sebelum terjadi pandemi. Dapat dilihat bila tahun 2020, tidak sedikit masyarakat yang berpindah transaksi dari konvensional ke semua transaksi digital. 

Tentu saja OJK perlu mengantisipasi dengan memperkuat kemampuan internal OJK. Beberapa inovasi harus diciptaka untuk mendongkrak teknologi big data dan juga otomatisasi dalam sistem Artificial intelligence.

Penaikan kualitas harus menyeluruh mulai dari perangkat kerja, lembaga dan juga sumber daya manusia di internal OJK. Karena kemampuan tersebut dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan digital keuangan yang terus ditingkatkan.

Hal ini sangatlah penting agar OJK dapat mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan teknologi di industri jasa keuangan. Ditambah kemampuan eksternal OJK agar dapat bersinergi dalam meningkatkan edukasi ke masyarakat yang tentunya menjadi konsumen industri jasa keuangan.

Peran OJK

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sangat lah penting dan menjadi bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem. Sistem tersebut tentunya membantu Undang- undang pengaturan dan juga pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor keuangan.

Garis besarnya Otoritas Jasa Keuangan Untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kuat, stabil, dan berdaya saing. Oleh karena itu sektor jasa keuangan yang kontributif harus mampu stabil dalam pemerataan kesejahteraan.

Selama ini wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam dibagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Wewenang ini terdiri atas Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank terhadap perizinan pendirian bank serta kegiatan usaha bank.
  2. Pengaturan dan juga pengawasan terhadap kesehatan seluruh bank terdaftar yang meliputi laporan bank. Hal ini lebih menyoroti terhadap kinerja bank, kinerja dalam sistem informasi debitor, sektor pengujian kredit, dan pererapan standar akuntansi bank.
  3. Pengaturan dan juga pengawasan ketiga adalah aspek kehati-hatian bank terhadap manajemen risiko, sistem tata kelola bank, pemeriksaan status bank, dan juga prinsip mengenal nasabah dan pengembangan sistem anti pencucian uang.

Alasan Sistem Keuangan Indonesia Butuh OJK

Bila kita menggali lebih dalam bahwa pertumbuhan ekonomi salah satunya butuh lembaga seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan). sebenarnya banyak pertanyaan yang bermunculan ke publik atas kinerja sistem keuangan di Indonesia terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan).  

Banyak masyarakat luas disana yang masih belum tahu kinerja penting atas Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka tugasnya sebagai pengawas bank. Terlebih Otoritas Jasa Keuangan mampu menyasar milenial agar tidak tertipu akan permainan uang.

Yang perlu diiketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki tugas serta wewenang terhadap pengawasan terhadap integritas setiap jasa keuangan. Banyaknya modifikasi dalam dunia digital membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengawasi sektor digital. Contohnya dengan beberapa aplikasi- aplikasi ilegal.

Dalam pengaturannya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum dan juga sistem regulasi pada setiap jasa keuangan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus mampu melakukan pengawasan rutin terhadap bank. Tentunya terdiri dari bank umum (konvensional), baik bank syariah, maupun bank dengan sistem perkreditan seperti BPR. Disamping  yang paparkan di atas, OJK sebagai jasa utama memberikan jaminan kualitas dalam rangka pengawasan sektor jasa keuangan.

OJK berkewajiban melindungi kepentingan konsumen yang termasuk masyarakat. Yang nantinya mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi salah satu pilar terkuat dalam perekonomian nasional  dengan daya saing global.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *